Juara 2 Layanan Publik DPMPTSP, Kabupaten Banyumas Dapat Dana Insentif Rp 5,24 Miliar

Purwokerto, WARTAPANTURA.ID – Prestasi membanggakan kembali diraih Kabupaten Banyumas, melalui kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), dibawah kendali Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Prestasi tersebut berdasar hasil penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk kinerja tahun 2021. Pengumuman pemenang  dan penyerahan penghargaan diterima oleh Bupati Banyumas Achmad Husein di  Ballroom  3 The Ritz-Carlton Hotel Pacific  Place SCBD Jakarta, Rabu (24/11) yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait. Tropi dan piagam penghargaan diterima oleh Bupati Achmad Husein bersama 
sejumlah gubernur, bupati dan walikota daerah lain pada acara rapat koordinasi 
pelaksanaan kinerja tahun 2022.
Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan, prestasi tersebut diraih tidak lepas karena kinerja pelayanan ke masyarakat yang terbuka, mudah dan cepat. Di antaranya dengan cara pro aktif-jemput bola melalui MPP.  Mal pelayanan publik di Banyumas merupakan yang pertama di Jawa Tengah, sehingga menjadi salah satu percontohan di tingkat nasional.
“Kalau dari wilayah Jawa Tengah,  mau membuat MPP, referensi ya di sini. Bahkan  dari luar juga banyak. Oleh pemerintah,  prosedur (SOP) di MPP juga jadi rujukan dalam pembuatan peraturan terkait MPP,” kata bupati.
Bupati menambahkan terkait hadiah insentif, rencananya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan. Yakni menambah anggaran rehab rumah tidak layak huni. 
Diluar prestasi ini, sebelumnya Banyumas juga menerima DID sekitar Rp 7 miliar, dari inovasi pelayanan publik PSC 119, di bidang kesehatan.
“Kita berterima kasih untuk semua instansi yang terlibat, karena pelayanan ini tidak hanya 
untuk PTSP saja, tapi juga untuk OPD-OPD lain juga mensuport. Instansi dari luar seperti keimigrasian, kepolisian, kejaksaan, PLN dan perbankan. Di MPP ini kan keterpaduan semua 
pelayanan di masyarakat bisa dalam sartu lokasi. Keberhasilan ini berkat kerja keras mereka 
dan dukungan masyarakat,” jelas Bupati Husein.
Sementara Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas, Amrin Ma’ruf, saat penerimaan penghargaan 
mendampingi bupati mengatakan, untuk penilaian kinerja kategori kabupaten, Banyumas 
meraih juara dua nasional. Sehingga berhak menerima hadiah, di antaranya dana insentif daerah (DID) sekitar Rp 5,24 miliar.
“Kita (Banyumas) hanya kalah di skor indikator nilai investasi dengan Kabupaten Gresik yang 
jadi juara pertama, karena di daerah itu sudah ada kawasan khusus industri. Sedangkan di Banyumas sedang disiapkan,” katanya.
Dijelaskan, ada 20 indikator penilaian. Beberapa indikator, mendapat nilai penuh (100), seperti 
pelayanan perizinan, berbagai inovasi dan pencegahan dari praktik tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Termasuk komitmen kuat dalam pelayanan. 
Menurutnya, untuk Mal Pelayanan Publik (MPP), menjadi rujukan nasional maupun menjadi role model dalam penyusunan Perpres Nomor 25 tahun 2021 tentang MPP. MPP Banyumas kini sudah tersedia 28 gerai dengan 500 jenis layanan. Komunikasi antar OPD sudah terbangun sinergitas dalam ssistem yang terintegrasi. Mengingat, ujung tombak pelayanan publik ada di dinas-dinas teknis. 
“Agustus lalu dilakukan penilaian uji petik karena masuk sembilan besar. Presentasi langsung 
oleh Bapak Bupati. Dalam uji petik ini juga dicroscek ke stokeholder terkait dan singkron. Ini yang 
mengantarkan Banyumas juara dua. Sebelumnya dalam penilaian mandiri, kita masuk masuk 40 
besar dinilai Sukopindo dan cek lapangan Juni lalu. Untuk presentasi dilakukan oleh sekda, 
selaku ketua tim PPB,” terang Amrin.
Menurut Amrin meski penghargaan ini menjadi kebanggaan, namun bukan menjadi tujuan. Yang utama, kata dia, ini adalah cara untuk memotivasi diri, bahwa bekerja dalam memberikan pelayanan ke masyarakat lebih baik lagi, khususnya kalangan pengusaha dan pelaku usaha. Untuk OPD, supaya dalam bekerja tetap mengikuti intruksi dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
“Keberhasilan ini sekaligus wujud realisasi visi-misi bupati-wakil bupati yang pertama, yakni menjadi barometer pelayanan publik di Indonesia. Ini juga dibuktikan ada 100 lebih dari kementrian, 
provinsi, kabupaten/kota yang sudah studi banding (belajar) ke sini tentang PTSP, MPP dan perizinan berbasis OSS,” pungkas Amrin

Pos terkait